Pusat Pengetahuan JKNKnowledge Center BPJS Kesehatan
Darurat?
Knowledge Center BPJS Kesehatan

Pusat Pengetahuan JKN

Panduan dan rujukan lengkap seputar BPJS Kesehatan dan Program Jaminan Kesehatan Nasional. Disusun dengan bahasa sederhana untuk karyawan, tim HRD, dan masyarakat umum.

Sering dicari:
Ilustrasi alur berobat: dari Puskesmas, surat rujukan, ke rumah sakit 1 2 3
3×24 jambatas menunjukkan identitas JKN
90 harimasa berlaku rujukan FKTP
3 bulanjeda ubah FKTP
165Care Center BPJS Kesehatan
Kategori informasi

Semua topik, tersusun rapi

Pilih kategori untuk membaca materi lengkapnya.

Ringkasnya, urutan berobat begini

  1. 1Sakit? Datang ke FKTP (Puskesmas/Klinik)
  2. 2Diperiksa dokter, ditentukan perlu spesialis atau tidak
  3. 3Perlu? Dapat rujukan ke FKRTL (rumah sakit)
  4. !Darurat? Langsung ke IGD terdekat

Kondisi gawat darurat?

Langsung ke IGD fasilitas kesehatan terdekat. Peserta tidak memerlukan surat rujukan untuk kondisi gawat darurat.

Kenali kriteria gawat darurat

Dasar-dasar yang perlu dipahami sebelum mempelajari topik lainnya: apa itu JKN, mengapa prosedur penting, daftar istilah, dan dasar hukumnya.

Apa itu JKN dan BPJS Kesehatan?

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) adalah program jaminan kesehatan yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan agar penduduk Indonesia memperoleh perlindungan kesehatan. Prinsipnya gotong royong: peserta membayar iuran (atau iurannya dibayarkan pemerintah atau pemberi kerja), lalu manfaatnya digunakan bersama oleh peserta yang membutuhkan.

Seluruh penduduk wajib menjadi peserta JKN, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 bulan di Indonesia dan telah membayar iuran.

Bukti kepesertaan berupa Kartu JKN-KIS (fisik) atau KIS Digital di aplikasi Mobile JKN. Untuk berobat, Anda juga dapat menggunakan NIK/KTP.

Mengapa memahami prosedur itu penting?

Banyak keluhan bukan karena tidak ada layanan, tetapi karena belum paham prosedurnya.

Tidak tahu prosedur

Peserta belum memahami alur dan ketentuan layanan JKN.

Salah langkah

Memilih layanan yang tidak sesuai alur atau ketentuan.

Mengulang proses

Harus kembali melengkapi persyaratan atau mulai dari awal.

Solusinya

Pahami prosedur, gunakan layanan sesuai ketentuan, manfaatkan kanal resmi.

Alur berobat dalam satu pandangan

  1. 1Sakit? Datang ke FKTP (Puskesmas/Klinik)
  2. 2Diperiksa dokter, ditentukan perlu spesialis atau tidak
  3. 3Perlu? Dapat rujukan ke FKRTL (rumah sakit)
  4. !Darurat? Langsung ke IGD terdekat

3×24 jam

batas menunjukkan identitas JKN

90 hari

masa berlaku rujukan FKTP

3 bulan

jeda ubah FKTP

165

Care Center BPJS Kesehatan

Daftar istilah penting

Penjelasan singkat untuk istilah yang sering muncul. Di halaman lain, singkatan bergaris titik bisa disentuh/diarahkan untuk melihat artinya.

IstilahArtinya
JKNJaminan Kesehatan Nasional, program jaminan kesehatan yang diselenggarakan BPJS Kesehatan.
KISKartu Indonesia Sehat, kartu identitas peserta JKN. Tersedia dalam bentuk fisik dan KIS Digital di Mobile JKN.
NIKNomor Induk Kependudukan, identitas tunggal peserta untuk mengakses layanan JKN.
FKTPFasilitas Kesehatan Tingkat Pertama: Puskesmas, klinik pratama, dokter praktik mandiri, dan sejenisnya. Pintu pertama berobat.
FKRTLFasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan: rumah sakit dan klinik utama untuk layanan spesialis. Umumnya perlu rujukan dari FKTP.
IGDInstalasi Gawat Darurat, tempat penanganan kondisi darurat yang tidak memerlukan rujukan.
PBIPenerima Bantuan Iuran: fakir miskin dan orang tidak mampu yang iurannya dibayar pemerintah.
PPUPekerja Penerima Upah: karyawan yang bekerja pada pemberi kerja dan menerima gaji/upah.
PBPU / BPPekerja Bukan Penerima Upah / Bukan Pekerja: peserta mandiri yang membayar iuran sendiri.
AKTAnggota Keluarga Tambahan pada peserta PPU: anak ke-4 dan seterusnya, ayah, ibu, dan mertua.
RujukanSurat dari dokter FKTP agar pasien dilayani di FKRTL karena indikasi medis.
PRBProgram Rujuk Balik: pasien penyakit kronis yang sudah stabil kembali dikelola di FKTP.
Surat kontrolPermintaan kunjungan kembali untuk perawatan lanjutan, diterbitkan oleh dokter penanggung jawab pasien (DPJP).
DPJPDokter Penanggung Jawab Pelayanan yang bertanggung jawab atas perawatan pasien.
SEPSurat Eligibilitas Peserta, bukti bahwa pelayanan pasien dijamin dan diterbitkan saat pasien dilayani di fasilitas kesehatan.
FORNASFormularium Nasional, daftar obat yang menjadi acuan pelayanan obat JKN.
KapitasiPembayaran BPJS Kesehatan ke FKTP berdasarkan jumlah peserta terdaftar, bukan jumlah tindakan.
INA-CBGSistem paket tarif pembayaran rumah sakit berdasarkan diagnosis penyakit.
KRISKelas Rawat Inap Standar, standar fasilitas ruang rawat inap yang sama bagi peserta JKN (lihat penjelasan KRIS).
Mobile JKNAplikasi resmi BPJS Kesehatan untuk KIS Digital, perubahan data, cek status, dan pengaduan.
PIPPPetugas informasi dan pengaduan BPJS Kesehatan di fasilitas kesehatan dan badan usaha.
e-DabuElektronik Data Badan Usaha, aplikasi BPJS Kesehatan untuk perusahaan mengelola data peserta dan iuran karyawan.

Dasar hukum dan sumber resmi

Materi di pusat pengetahuan ini mengacu pada ketentuan berikut.

Peraturan utama

  • UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
  • UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS
  • Perpres No. 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Perpres No. 59 Tahun 2024
  • Permenkes No. 28 Tahun 2014 (pedoman pelaksanaan JKN)
  • Peraturan BPJS Kesehatan No. 5 Tahun 2018 (diubah dengan No. 2 Tahun 2024) tentang penagihan, pembayaran, dan pencatatan iuran
  • Peraturan Direktur BPJS Kesehatan No. 50 Tahun 2021 (surat kontrol)
Ketentuan dapat berubah. Situs ini adalah media edukasi dan bukan kanal resmi BPJS Kesehatan. Untuk keputusan penting, pastikan kembali ke kanal resmi.

Catatan pembaruan ketentuan

Perpres 59/2024 (perubahan ketiga Perpres 82/2018) mengatur penerapan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) dan menegaskan iuran PPU sebesar 5% dengan batas gaji Rp12.000.000. Penerapan KRIS berjalan bertahap; hingga informasi terakhir yang kami verifikasi (September 2026), besaran iuran belum berubah. Lihat KRIS dan tabel iuran.

Kenali jenis kepesertaan Anda, cara mendaftar, identitas yang dipakai berobat, dan cara memastikan status kepesertaan tetap aktif.

Jenis kepesertaan JKN

Cara membayar dan mengurus kepesertaan bergantung pada jenis kepesertaan Anda.

JenisSiapaIuran dibayar oleh
PBI
Penerima Bantuan Iuran
Fakir miskin dan orang tidak mampu.Pemerintah (APBN/APBD)
PPU
Pekerja Penerima Upah
Orang yang bekerja pada pemberi kerja dan menerima gaji atau upah, misalnya pegawai swasta, BUMN/BUMD, PNS, TNI/Polri.Pemberi kerja dan pekerja (dipotong dari gaji)
PBPU
Pekerja Bukan Penerima Upah
Orang yang bekerja atau berusaha atas risiko sendiri (peserta mandiri).Peserta sendiri
BP
Bukan Pekerja
Orang yang tidak bekerja tetapi mampu membayar iuran.Peserta sendiri
Karyawan perusahaan termasuk PPU. Lihat kategori Peserta PPU untuk detailnya.

Cara mendaftar

Karyawan (PPU)

Didaftarkan oleh perusahaan (pemberi kerja) melalui aplikasi e-Dabu. Siapkan data diri, NIK, dan Kartu Keluarga untuk HRD.

Peserta mandiri

Daftar melalui aplikasi Mobile JKN, Care Center 165, atau kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

Peserta PBI

Ditetapkan oleh pemerintah. Cek status melalui PASTI JKN atau tanyakan ke dinas sosial setempat.

Persyaratan dan formulir dapat berubah. Konfirmasi lewat kanal resmi sebelum mengurus.

Identitas yang berlaku saat berobat

Identitas yang berlaku

NIK/KTP, Kartu JKN (KIS), atau KIS Digital di aplikasi Mobile JKN.

Batas waktu 3×24 jam

Pasien diberi waktu maksimal 3×24 jam untuk menunjukkan identitas kepesertaan JKN.

Status pasien

Pasien yang mendaftar sebagai pasien umum tidak dapat beralih menjadi pasien JKN di tengah layanan. Gunakan JKN sejak awal.

Cek status keaktifan peserta

Lakukan pengecekan rutin agar Anda dan keluarga tetap terlindungi.

Mobile JKN

Buka aplikasi Mobile JKN.

WA PANDAWA

Ketik "CEK STATUS", kirim ke 0811 8 165 165.

PASTI JKN

pasti.bpjs-kesehatan.go.id/cek, khusus peserta PBI JK dan PBI Pemda.

Pelayanan yang adil dan berkesinambungan dimulai dari peserta yang memahami hak dan menjalankan kewajibannya.

Hak dan kewajiban peserta

Pilih FKTP sendiri

Memilih fasilitas kesehatan tingkat pertama sesuai keinginan.

Layanan di semua faskes

Akses pelayanan di seluruh fasilitas mitra BPJS.

NIK sebagai identitas tunggal

Cukup gunakan NIK untuk mengakses seluruh layanan JKN.

Perlindungan data pribadi

Data dijaga kerahasiaannya sesuai regulasi.

Sampaikan pengaduan

Hak menyampaikan masukan dan pengaduan layanan. Lihat kanal layanan.

Besaran iuran per kelompok peserta, cara dan batas waktu pembayaran, serta akibat jika terlambat membayar.

Besaran iuran per kelompok

Berdasarkan Perpres No. 59 Tahun 2024.

KelompokBesaranDibayar oleh
PBIRp42.000 per orang per bulanPemerintah
PPU (pemerintah, BUMN, BUMD, swasta)5% dari gaji atau upah per bulan4% pemberi kerja
1% pekerja
Anggota Keluarga Tambahan PPU1% dari gaji atau upah, per orang per bulanPeserta (pekerja)
Mandiri Kelas 1Rp150.000 per orang per bulanPeserta
Mandiri Kelas 2Rp100.000 per orang per bulanPeserta
Mandiri Kelas 3Rp42.000 per orang per bulanPeserta Rp35.000, subsidi pemerintah Rp7.000

Dasar perhitungan iuran PPU

  • Komponen upah: gaji pokok + tunjangan tetap.
  • Batas paling tinggi upah: Rp12.000.000 per bulan (iuran paling besar Rp600.000).
  • Batas paling rendah mengikuti upah minimum daerah yang berlaku (Pasal 32 Perpres 59/2024; ada pengecualian untuk usaha mikro dan kecil).

Cakupan iuran PPU

Iuran PPU mencakup peserta, pasangan, dan 3 anak. Keluarga di luar itu (anak ke-4 dan seterusnya, orang tua, mertua) didaftarkan sebagai Anggota Keluarga Tambahan. Lihat kepesertaan keluarga.

Tentang KRIS: hingga informasi terakhir yang kami verifikasi (September 2026), pemerintah belum menetapkan besaran iuran baru untuk skema KRIS, sehingga tarif di atas masih berlaku. Pantau kanal resmi untuk pembaruan. Lihat penjelasan KRIS.

Kalkulator iuran PPU

Simulasi sederhana untuk karyawan dan HRD. Hasil bersifat perkiraan; tagihan resmi mengikuti data di e-Dabu.

Masukkan gaji untuk melihat perkiraan iuran.

Cara dan batas waktu pembayaran

Paling lambat tanggal 10

Iuran dibayar paling lambat tanggal 10 setiap bulan.

Karyawan (PPU)

Pemberi kerja memotong bagian karyawan (1%) dan menyetorkan seluruh iuran ke BPJS Kesehatan. Karyawan tidak membayar sendiri.

Peserta mandiri

Bayar ke Virtual Account (VA) melalui bank atau kanal pembayaran mitra, atau gunakan autodebet agar tidak terlewat.

Jika terlambat membayar

  • Status kepesertaan dapat dinonaktifkan sementara, sehingga layanan tidak dapat digunakan sampai tunggakan dilunasi.
  • Tidak ada denda atas keterlambatan pembayaran iuran itu sendiri.
  • Denda pelayanan dikenakan bila dalam 45 hari sejak status diaktifkan kembali peserta mendapat pelayanan rawat inap: 5% dari biaya diagnosis awal rawat inap × jumlah bulan tertunggak (maksimal 12 bulan), dengan denda paling tinggi Rp30 juta.
  • Untuk peserta PPU, denda ditanggung oleh pemberi kerja.

Data yang selalu mutakhir mencegah kendala saat berobat. Berikut cara mengubah FKTP dan data peserta lainnya.

Ubah FKTP

Perubahan FKTP dapat dilakukan per 3 (tiga) bulan, dan terdaftar di FKTP baru pada tanggal 1 bulan berikutnya.

Hitung tanggal berlaku ubah FKTP

Pilih tanggal untuk melihat hasilnya.

Cara mengubah FKTP

  1. Mobile JKN: menu Perubahan Data Peserta, lalu pilih FKTP.
  2. WA PANDAWA 0811 8 165 165 dengan pesan "Ubah FKTP (nomor kartu JKN) (nama FKTP tujuan)".
  3. Care Center 165.

Mengubah data diri dan keluarga

Peserta mandiri

Ajukan perubahan data melalui menu Perubahan Data Peserta di Mobile JKN, WA PANDAWA, Care Center 165, atau kantor cabang.

Karyawan (PPU)

Penambahan atau pengurangan anggota keluarga umumnya diajukan melalui HRD perusahaan, yang mengelolanya di e-Dabu. Sampaikan data lengkap (NIK, Kartu Keluarga) ke HRD.

Bayi baru lahir: segera daftarkan paling lambat 28 hari sejak lahir sebagai anggota keluarga peserta (Perpres 82/2018). Siapkan surat keterangan lahir atau akta kelahiran.

FKTP adalah pintu pertama pelayanan, sedangkan FKRTL melayani kebutuhan spesialistik berdasarkan rujukan.

FKTP dan FKRTL

FKTP — Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama

Pintu masuk pelayanan kesehatan peserta JKN.

  • Puskesmas & jaringannya
  • Klinik Pratama
  • Tempat Praktik Mandiri Dokter (TPMD)
  • RS Kelas D Pratama & Dokter Gigi

FKRTL — Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan

Pelayanan spesialistik dan sub-spesialistik.

  • Klinik Utama (atau setara)
  • Rumah Sakit Umum (pemerintah/swasta)
  • Rumah Sakit Khusus
Harus berdasarkan rujukan dari FKTP, kecuali gawat darurat.

FKTP tempat Anda terdaftar

Setiap peserta terdaftar pada satu FKTP pilihan. Pemeriksaan awal dan pengobatan dasar dilakukan di FKTP ini, dan dokter FKTP yang menentukan perlu atau tidaknya rujukan. Anda berhak memilih FKTP sesuai keinginan.

Datang sesuai alur, dilayani dengan tepat. Pelajari langkah berobat dari FKTP sampai rujukan.

Alur pelayanan

Pilih setiap langkah untuk melihat detailnya.

Identitas yang berlaku, batas waktu 3×24 jam, dan status pasien dijelaskan di kategori Kepesertaan.

Rujukan: karena indikasi medis, bukan permintaan

Rujukan adalah pelimpahan tanggung jawab pelayanan kesehatan secara vertikal atau horizontal agar peserta mendapat layanan yang lebih tepat sesuai kebutuhan medis (Perpres 82 Tahun 2018, Pasal 1 angka 22).

Bukan karena…

  • Pasien meminta
  • Pasien merasa rumah sakit lebih bagus
  • Pasien ingin langsung ke dokter spesialis

Tetapi berdasarkan…

  • Hasil pemeriksaan dokter FKTP
  • Indikasi medis sesuai ketentuan
  • Kebutuhan layanan yang lebih lanjut

Ke Puskesmas, harus pasien yang datang

Puskesmas bukan hanya tempat meminta surat rujukan, tetapi tempat pertama untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Rujukan tidak dapat diberikan tanpa pemeriksaan pasien, jadi jangan hanya mengirim surat atau anggota keluarga untuk meminta rujukan.

  1. Pasien datang dan mendaftar sesuai prosedur
  2. Diperiksa dokter FKTP untuk mengetahui kondisi dan kebutuhan medis
  3. Ditentukan: cukup ditangani di Puskesmas atau perlu rujukan ke RS
  4. Jika perlu, surat rujukan diterbitkan sesuai indikasi medis

Rujukan dan rujuk balik

Kapan pasien dirujuk?

Kondisi medis: membutuhkan upaya diagnostik, terapi, dan/atau tindakan medis spesialistik.

Syarat mutlak: tidak dapat dilakukan di FKTP karena batasan kompetensi atau keterbatasan SDM/sarana prasarana.

Kapan pasien dirujuk balik?

Kondisi medis: telah selesai ditangani di FKRTL dan kondisi stabil, namun masih butuh perawatan lanjutan.

Syarat mutlak: disertai jawaban dan tindak lanjut dari dokter spesialis FKRTL tentang apa yang harus dilakukan FKTP selanjutnya.

Maksimal 1× sebulan

Untuk pasien Program Rujuk Balik (PRB) dengan diagnosa tunggal tanpa komplikasi, kunjungan ke FKRTL maksimal 1 kali dalam 1 bulan.

Berlaku 1 kali

Surat rujukan ke FKRTL hanya berlaku satu kali untuk diagnosa dan tujuan rujukan yang sama.

Maksimal 3 bulan

Kontrol ulang di FKRTL dapat dilakukan maksimal 3 bulan sejak tanggal rujukan awal dikeluarkan.

Contoh: rujukan awal 1 Januari 2024, batas maksimal penerbitan SEP kontrol adalah 31 Maret 2024.

Surat kontrol Perdir 50/2021

Surat kontrol adalah permintaan kunjungan kembali kepada pasien untuk mendapatkan perawatan lanjutan, diberikan oleh dokter penanggung jawab pasien (DPJP).

Surat kontrol rawat jalan

Diterbitkan oleh DPJP FKRTL penerima rujukan, bila peserta masih memerlukan perawatan lanjutan.

  • Kontrol paling cepat satu hari setelah pemeriksaan
  • Memperhatikan masa berlaku rujukan FKTP (90 hari)
  • Berlaku untuk 1 kali kunjungan

Tujuan: menjamin keberlanjutan pelayanan spesialistik sesuai kebutuhan medis.

Surat kontrol pasca rawat inap

Diterbitkan oleh DPJP Utama yang merawat peserta, bila pasien masih memerlukan rawat jalan setelah pulang.

  • Berlaku untuk 1 kali kunjungan kontrol
  • Dapat diterbitkan kembali bila masih perlu kontrol lanjutan
  • Mengikuti ketentuan masa berlaku rujukan FKTP

Tujuan: menjamin transisi yang aman dari rawat inap ke rawat jalan.

Gawat darurat: langsung ke fasilitas kesehatan terdekat

Jangan tunda, jangan cari surat rujukan dulu

Kegawatdaruratan medis adalah kondisi klinis yang membutuhkan tindakan medis segera guna mencegah kematian atau kecacatan lebih lanjut. Peserta tidak memerlukan surat rujukan untuk kondisi gawat darurat.

  • Tanpa surat rujukan
  • Fasilitas kesehatan terdekat
  • Identitas JKN maksimal 3×24 jam

Termasuk gawat darurat

Pilih kondisi untuk melihat penjelasannya.

Bukan gawat darurat

Kondisi ini ditangani lewat FKTP tempat Anda terdaftar.

Pilih salah satu kondisi di atas untuk melihat penjelasannya.

Alat bantu edukasi berdasarkan kriteria dalam materi. Penentuan kegawatdaruratan adalah penilaian medis oleh dokter di fasilitas kesehatan.

Setelah kondisi stabil, pelayanan lanjutan akan mengikuti ketentuan dan alur yang berlaku. Jika ragu, segera periksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat.

Pelayanan di luar wilayah domisili (portabilitas)

  • Di FKTP: langsung berobat dengan menunjukkan Kartu JKN/KIS (fisik atau digital) dan KTP/KIA, tanpa surat rujukan.
  • Jika perlu rujukan: setelah diperiksa, dokter FKTP setempat memberi rujukan ke FKRTL di wilayah tersebut.
  • Di FKRTL: pelayanan sesuai rujukan dan indikasi medis.
  • Berlaku sementara: untuk jangka waktu terbatas; setelah stabil, peserta kembali ke wilayah domisilinya.
  • Gawat darurat: langsung ke fasilitas kesehatan terdekat tanpa rujukan.

Apa saja yang dijamin pada pelayanan tingkat pertama dan lanjutan, bagaimana ketentuan obat dan kelas rawat, serta apa yang tidak dijamin.

Manfaat layanan

Kesehatan gigi

Pengobatan, tambal, cabut, scaling pada gingivitis akut, dan kegawatdaruratan oro-dental.

Kesehatan ibu & anak

Pemeriksaan kehamilan, persalinan, nifas, imunisasi bayi, hingga layanan KB.

Prolanis

Pengelolaan penyakit kronis, berfokus pada Diabetes Mellitus Tipe 2 dan Hipertensi.

Rawat jalan & inap dasar

Konsultasi, tindakan medis dasar, pemeriksaan penunjang, obat, hingga rawat inap tingkat dasar.

Skrining 14 penyakit

Deteksi dini kanker (serviks, payudara, usus, paru), jantung, stroke, TBC, dan lainnya.

Ambulans antar faskes

Transportasi darurat untuk merujuk pasien antar fasilitas kesehatan.

Pelayanan obat

Pelayanan obat peserta JKN
  • Diberikan sesuai kebutuhan medis berdasarkan pemeriksaan dan indikasi dokter.
  • Mengacu pada Formularium Nasional (FORNAS) yang ditetapkan Pemerintah.
  • Diperoleh di FKTP (Puskesmas/Klinik) atau FKRTL (Rumah Sakit) sesuai tempat pelayanan.
  • Jumlah, jenis, dan lama pemberian sesuai kebutuhan medis dan ketentuan.
  • Pengobatan berkelanjutan (misalnya penyakit kronis) diberikan sesuai evaluasi dokter tiap kunjungan.
Kebijakan obat di luar FORNAS

Pesan utama: peserta JKN tidak membayar obat di luar Fornas selama penggunaannya memenuhi ketentuan. Biayanya sudah menjadi bagian dari kapitasi (FKTP) atau INA-CBG (rumah sakit). Dasar: Permenkes No. 28 Tahun 2014.

Di FKTP dapat digunakan jika sesuai indikasi medis, sesuai standar pelayanan kedokteran, dan biayanya sudah termasuk kapitasi.

Di FKRTL hanya jika ada rekomendasi Komite Farmasi dan Terapi, disetujui Komite Medik atau Direktur RS, dan biayanya sudah termasuk tarif INA-CBG.

Tidak boleh dibebankan kepada peserta. Obat program pemerintah (misalnya HIV/AIDS, TB, malaria, kusta, rehabilitasi korban penyalahgunaan narkotika) disediakan melalui program pemerintah, sedangkan pelayanan kesehatannya tetap dijamin sesuai ketentuan JKN.

Peningkatan hak kelas atas permintaan sendiri

Peserta dapat naik kelas perawatan dengan menanggung selisih biaya. Ketentuan di bawah ini berlaku selama pembagian kelas 1, 2, 3 masih diterapkan (lihat KRIS).

Hak awalTargetSelisih biaya ditanggung pasien
Rawat jalan biasaRawat jalan eksekutifMaksimal Rp400.000
Kelas 2Kelas 1Selisih tarif INA-CBG (Kelas 1 dikurangi Kelas 2)
Kelas 1VIP / di atas Kelas 1Selisih INA-CBG Kelas 1 & VIP, maksimal 75% dari tarif INA-CBG Kelas 1
Kelas 2VIP / di atas Kelas 1Selisih Kelas 1 & 2 ditambah maksimal 75% dari tarif INA-CBG Kelas 1
  • Peserta Kelas 3 tidak diperkenankan naik kelas rawat.
  • Tagihan rumah sakit wajib terbit sebagai satu tagihan yang tidak terpisah.
  • Selisih biaya tidak hanya biaya kamar, melainkan seluruh biaya rangkaian perawatan.

Kelas Rawat Inap Standar (KRIS)

KRIS adalah standar fasilitas ruang rawat inap yang sama bagi seluruh peserta JKN, diatur dalam Perpres No. 59 Tahun 2024. Tujuannya agar mutu ruang perawatan tidak lagi dibedakan menurut kelas 1, 2, dan 3.

Penerapannya bertahap sesuai kesiapan rumah sakit. Hingga informasi terakhir yang kami verifikasi (September 2026), skema kelas dan besaran iuran belum berubah dan pemerintah belum menetapkan iuran baru untuk skema KRIS.

Karena masih dalam masa transisi, konfirmasi ketentuan terbaru ke Care Center 165 atau situs resmi BPJS Kesehatan sebelum mengandalkan aturan kelas.

Manfaat yang tidak dijamin Pasal 52 Perpres 82/2018

Pelanggaran prosedur

  • Rujukan mandiri / tanpa prosedur
  • Faskes yang tidak bekerja sama
  • Layanan di luar negeri
  • Tidak berhubungan dengan jaminan kesehatan

Tanggungan pihak lain

  • Kecelakaan kerja
  • Kecelakaan lalu lintas
  • Ditanggung program lain
  • Terkait Kemenhan/TNI/Polri

Pilihan & gaya hidup

  • Tujuan estetik
  • Mengatasi infertilitas
  • Meratakan gigi/ortodonsi
  • Ketergantungan obat/alkohol
  • Menyakiti diri / hobi berbahaya
  • Kontrasepsi & kosmetik
  • Perbekalan kesehatan rumah tangga

Eksperimental & kondisi luar biasa

  • Pengobatan alternatif/tradisional
  • Percobaan/eksperimen medis
  • Bencana alam & wabah
  • Kejadian tak diharapkan yang dapat dicegah
  • Bakti sosial
  • Akibat penganiayaan/terorisme

Jika Anda karyawan, kepesertaan JKN Anda diurus bersama oleh perusahaan. Ini yang perlu Anda ketahui.

Siapa yang termasuk PPU?

PPU adalah setiap orang yang bekerja pada pemberi kerja dan menerima gaji atau upah, antara lain:

  • Pegawai swasta, BUMN, dan BUMD
  • Pegawai Negeri Sipil, anggota TNI dan Polri
  • Pejabat negara dan pegawai pemerintah non-pegawai negeri
  • Kepala desa dan perangkat desa
  • Pekerja lain yang menerima gaji atau upah

Iuran karyawan

5% dari gaji

Dari gaji pokok + tunjangan tetap: 4% ditanggung perusahaan dan 1% dipotong dari gaji Anda.

Ada batas atas

Gaji yang dihitung iurannya paling tinggi Rp12.000.000 per bulan.

Coba hitung

Lihat perkiraan potongan Anda di kalkulator iuran.

Keluarga yang ikut ditanggung

Iuran PPU mencakup peserta, pasangan, dan 3 anak. Anggota keluarga lain dapat didaftarkan sebagai Anggota Keluarga Tambahan dengan iuran tersendiri. Rinciannya di kategori Kepesertaan Keluarga & Tanggungan.

Pindah kerja dan PHK

Pindah perusahaan

Nomor kepesertaan Anda tetap sama. Yang berubah adalah pemberi kerja yang mendaftarkan dan membayar iuran. Berikan nomor JKN Anda ke HRD perusahaan baru.

Terkena PHK

Peserta yang di-PHK beserta keluarganya tetap dijamin paling lama 6 bulan tanpa membayar iuran. Setelah itu, segera pindah ke kepesertaan lain (misalnya mandiri) bila belum bekerja.

Konfirmasi kondisi Anda ke Care Center 165 atau kantor cabang untuk memastikan status dan langkah yang tepat.

Pastikan keluarga inti dan anggota tambahan terdaftar dengan benar, termasuk batas usia dan dokumen anak yang masih bersekolah.

Anggota keluarga peserta PPU

Anggota keluarga PPU (Perpres 82/2018 Pasal 5): istri/suami yang sah, anak kandung, anak tiri dari perkawinan yang sah, dan anak angkat yang sah. Peserta PPU juga dapat mengikutsertakan anggota keluarga lain.

Anggota Keluarga Tambahan (AKT)

Meliputi anak ke-4 dan seterusnya, ayah, ibu, dan mertua. Iuran dibayar oleh peserta sebesar 1% dari gaji atau upah peserta PPU per orang per bulan (Perpres 82/2018, sebagaimana diubah dengan Perpres 59/2024).

Pendaftaran AKT bagi peserta PPU dilakukan melalui pemberi kerja (HRD), bukan langsung ke BPJS Kesehatan.

Cek tanggungan anak peserta PPU

Anak ditanggung selama belum berusia 25 tahun atau masih melanjutkan pendidikan formal, serta memenuhi kriteria yang berlaku.

Belum/tidak pernah menikah dan tidak punya penghasilan sendiri?
Masih melanjutkan pendidikan formal?
Isi usia untuk melihat hasilnya.
Dokumen untuk anak yang masih sekolah: surat keterangan resmi dari sekolah/perguruan tinggi/lembaga pendidikan formal, atau bukti pembayaran uang pendidikan (contoh: SPP, UKT).

Panduan ringkas bagi HRD dan pemberi kerja untuk mengelola kepesertaan JKN karyawan dengan tertib.

Khusus HRD / pemberi kerja. Karyawan yang mencari informasi pribadi dapat membuka kategori Peserta PPU.

Kewajiban pemberi kerja Khusus HRD

Berdasarkan UU No. 24 Tahun 2011 dan Perpres Jaminan Kesehatan.

1. Mendaftarkan

Mendaftarkan perusahaan, seluruh pekerja, dan anggota keluarganya sebagai peserta, dengan data yang lengkap dan benar.

2. Menghitung & memungut

Menghitung iuran dan memungut bagian pekerja (1%) dengan memotong gaji atau upah.

3. Menyetor tepat waktu

Membayar seluruh iuran (4% bagian pemberi kerja + 1% bagian pekerja) paling lambat tanggal 10 setiap bulan.

4. Memperbarui data

Melaporkan perubahan data pekerja dan keluarga, serta pekerja yang masuk atau keluar.

e-Dabu: aplikasi untuk badan usaha Khusus HRD

e-Dabu (Elektronik Data Badan Usaha) adalah aplikasi berbasis web dari BPJS Kesehatan untuk membantu perusahaan menambah atau mengurangi peserta (mutasi) dan mencocokkan data peserta serta iuran, tanpa harus antre di kantor cabang.

  • Registrasi badan usaha dilakukan melalui situs resmi BPJS Kesehatan atau aplikasi e-Dabu Mobile.
  • Setelah terdaftar, perusahaan memperoleh kode badan usaha, nomor Virtual Account untuk pembayaran iuran, serta akun untuk mengakses e-Dabu.
  • PIC/HRD mendaftarkan pekerja beserta anggota keluarganya melalui e-Dabu.
Tampilan menu dan langkah teknis e-Dabu dapat diperbarui. Ikuti panduan resmi di aplikasi atau tanyakan ke kantor cabang BPJS Kesehatan.

Rutinitas bulanan HRD Khusus HRD

Urutan kerja yang disarankan agar iuran selalu tepat waktu.

  1. 1Perbarui data karyawan
    Catat karyawan baru, yang berhenti, perubahan gaji, dan perubahan keluarga sebelum menghitung iuran.
  2. 2Hitung iuran
    5% dari gaji pokok + tunjangan tetap (batas atas Rp12.000.000), ditambah 1% per Anggota Keluarga Tambahan. Gunakan kalkulator iuran untuk simulasi.
  3. 3Potong bagian karyawan
    Potong 1% (dan iuran AKT jika ada) dari gaji sebagaimana diatur dalam slip gaji.
  4. 4Bayar paling lambat tanggal 10
    Bayar total iuran ke nomor Virtual Account perusahaan dan simpan bukti pembayaran.
  5. 5Cocokkan data
    Cek kesesuaian jumlah peserta dan tagihan di e-Dabu, lalu tindak lanjuti selisih.

Karyawan baru, keluar, dan keluarga Khusus HRD

Karyawan baru

Daftarkan melalui e-Dabu beserta keluarganya. Jika sudah punya nomor JKN (mis. peserta mandiri), segmennya dipindahkan menjadi PPU tanpa mengganti nomor.

Karyawan keluar

Laporkan mutasi kurang melalui e-Dabu. Peserta yang terkena PHK tetap dijamin paling lama 6 bulan tanpa iuran.

Keluarga tambahan

Karyawan mengajukan melalui HRD; HRD mendaftarkannya di e-Dabu. Iuran AKT 1% dari gaji per orang dipotong dari karyawan.

Data pribadi: NIK dan Kartu Keluarga karyawan adalah data pribadi. Kumpulkan seperlunya, simpan dengan aman, dan gunakan hanya untuk keperluan administrasi jaminan sosial.

Risiko jika kewajiban tidak dipenuhi Khusus HRD

  • Pemberi kerja yang tidak memenuhi kewajiban pendaftaran dan pembayaran dapat dikenai sanksi administratif (teguran tertulis, denda, atau tidak memperoleh pelayanan publik tertentu) sesuai UU No. 24 Tahun 2011.
  • Pemberi kerja yang memungut iuran dari pekerja tetapi tidak menyetorkannya dapat dikenai sanksi pidana menurut UU yang sama.
  • Keterlambatan membuat status peserta nonaktif sementara, dan denda pelayanan rawat inap menjadi tanggungan pemberi kerja (lihat Jika terlambat membayar).

Temukan jawaban cepat. Untuk penjelasan lengkap, ikuti tautan ke materi terkait.

Apakah kondisi gawat darurat memerlukan surat rujukan?

Tidak. Langsung ke IGD fasilitas kesehatan terdekat. Pelajari kriteria gawat darurat.

Bolehkah langsung ke rumah sakit atau dokter spesialis?

Pada kondisi tidak darurat, pelayanan dimulai dari FKTP. Rujukan ke rumah sakit diberikan dokter FKTP berdasarkan indikasi medis. Baca aturan rujukan.

Mengapa dokter tidak memberi saya surat rujukan?

Rujukan diberikan karena indikasi medis, bukan permintaan pasien. Jika kondisi Anda dapat ditangani di FKTP, rujukan tidak diterbitkan. Bila ada keluhan atas pelayanan, sampaikan melalui kanal pengaduan.

Berapa lama surat rujukan berlaku?

Surat rujukan berlaku satu kali untuk diagnosa dan tujuan rujukan yang sama. Kontrol ulang di FKRTL dapat dilakukan maksimal 3 bulan sejak rujukan awal. Lihat rujukan dan rujuk balik.

Saya lupa membawa kartu. Apakah tetap bisa dilayani?

Identitas yang berlaku: NIK/KTP, Kartu JKN (KIS), atau KIS Digital di Mobile JKN. Pasien diberi waktu maksimal 3×24 jam untuk menunjukkan identitas kepesertaan.

Saya sudah daftar sebagai pasien umum. Bisa beralih ke JKN?

Tidak bisa di tengah layanan. Gunakan JKN sejak awal pendaftaran.

Kapan saya bisa mengganti FKTP?

Perubahan FKTP dapat dilakukan per 3 bulan dan berlaku di FKTP baru pada tanggal 1 bulan berikutnya. Hitung tanggalnya di sini.

Apakah saya harus membayar obat di luar Fornas?

Obat di luar Fornas yang digunakan sesuai ketentuan tidak boleh dibebankan kepada peserta. Lihat ketentuan obat.

Bagaimana bila saya sakit saat berada di luar kota?

Anda dapat berobat di FKTP setempat dengan Kartu JKN/KIS dan KTP/KIA, tanpa surat rujukan. Baca portabilitas layanan.

Bisakah naik kelas rawat inap?

Bisa dengan menanggung selisih biaya, kecuali peserta Kelas 3. Lihat ketentuan naik kelas dan catatan KRIS.

Anak saya 22 tahun dan masih kuliah. Apakah masih ditanggung?

Bisa, bila belum menikah, tidak berpenghasilan sendiri, dan masih melanjutkan pendidikan formal, dengan melampirkan surat keterangan sekolah/kampus atau bukti pembayaran uang pendidikan. Cek di sini.

Bisakah orang tua atau mertua ikut ditanggung?

Bisa sebagai Anggota Keluarga Tambahan (AKT) dengan iuran 1% dari gaji per orang per bulan, didaftarkan lewat HRD. Lihat AKT.

Ada pihak yang menjanjikan layanan lebih cepat dengan bayaran. Bagaimana?

Jangan bayar. Gunakan hanya kanal resmi dan jangan berikan OTP/PIN/password. Waspada penipuan.

Kapan batas pembayaran iuran perusahaan?

Paling lambat tanggal 10 setiap bulan. Lihat cara pembayaran.

Berapa bagian iuran yang ditanggung perusahaan dan karyawan?

Total 5% dari gaji pokok + tunjangan tetap: 4% perusahaan dan 1% karyawan. Lihat tabel iuran.

Bagaimana jika gaji karyawan lebih dari Rp12 juta?

Dasar perhitungan iuran dibatasi paling tinggi Rp12.000.000 per bulan, sehingga iuran maksimal Rp600.000 per karyawan. Coba kalkulator iuran.

Bagaimana menambah karyawan atau keluarga tambahan?

Melalui e-Dabu oleh PIC/HRD. Lihat e-Dabu dan mutasi karyawan.

Apa akibatnya jika perusahaan terlambat atau menunggak?

Status peserta dapat nonaktif sementara, denda pelayanan rawat inap menjadi tanggungan pemberi kerja, dan ada risiko sanksi. Baca keterlambatan dan sanksi.

Bagaimana jika karyawan terkena PHK?

Peserta yang di-PHK dan keluarganya tetap dijamin paling lama 6 bulan tanpa membayar iuran. Selengkapnya.

Kalau ada kendala, jangan bingung. Gunakan kanal resmi BPJS Kesehatan.

Kanal resmi

Butuh informasi, administrasi, atau ada keluhan? Pilih kanal yang paling nyaman.

PANDAWA (WhatsApp)

Informasi dan pengaduan melalui nomor tunggal.

0811 8 165 165

Care Center 165

Informasi dan pengaduan melalui telepon.

165

Mobile JKN

Layanan JKN dalam genggaman, kapan saja dan di mana saja, termasuk pengaduan layanan.

BPJS SATU

Petugas BPJS Kesehatan yang membantu informasi dan penanganan pengaduan di FKRTL. Senin–Jumat, 08.00–17.00 WIB.

1500 400

BPJS Keliling & VIOLA

Layanan jemput bola, dan layanan tatap muka virtual (Zoom/Meeting) melalui VIOLA.

Kantor cabang & Mal Pelayanan Publik

Layanan informasi dan administrasi langsung. Juga tersedia PIPP di FKTP, FKRTL, dan badan usaha.

Butuh bantuan saat berobat?

Jika Anda membutuhkan informasi program JKN, mengalami kendala pelayanan di fasilitas kesehatan, atau memerlukan bantuan administrasi atau hak pelayanan, hubungi:

  • Petugas PIPP Rumah Sakit (loket informasi BPJS di rumah sakit)
  • Petugas BPJS SATU (rompi hijau bergambar logo SATU)
  • Aplikasi Mobile JKN
  • Care Center 165

Jadwal VIOLA & BPJS Keliling

Jadwal layanan berbeda di tiap daerah dan berubah setiap minggu. Tanyakan jadwal terbaru melalui Care Center 165, WA PANDAWA, atau kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

Jam pelayanan umumnya 09.00–11.00 WIB.

PINTAR JKN: satu pintu informasi

Pintar JKN menyediakan informasi terkini, video panduan, jadwal layanan (BPJS Online & BPJS Keliling), buku panduan, dan nomor Pandawa. Akses melalui kanal resmi BPJS Kesehatan di atas.

Waspada penipuan: jangan mudah percaya

Layanan JKN dapat diakses melalui kanal resmi. Ragu? Cek melalui kanal resmi BPJS Kesehatan.

Jangan berikan OTP/PIN/password

Jangan berikan data pribadi sembarangan

Jangan bayar pihak yang menjanjikan mempercepat layanan

Jangan ikuti informasi yang belum jelas sumbernya

Janji layanan JKN

Baik di FKTP maupun rumah sakit, manajemen dan jajaran fasilitas kesehatan berjanji memberikan layanan mudah, cepat, dan setara.

Identitas digital cukup

Menerima NIK/KTP/KIS Digital untuk pendaftaran.

Bebas kertas

Tidak meminta dokumen fotokopi sebagai syarat pendaftaran.

Transparan

Pelayanan tanpa biaya tambahan di luar ketentuan.

Obat terjamin

Peserta tidak dibebankan mencari obat sendiri jika terjadi kekosongan stok.

Setara

Melayani dengan ramah tanpa segala bentuk diskriminasi.

Khusus FKTP & RS

FKTP: lintas wilayah dan konsultasi online. RS: tidak membatasi hari rawat inap pasien, sepenuhnya berdasarkan indikasi medis.

Sembilan pertanyaan singkat berdasarkan materi di pusat pengetahuan ini.